Banda Aceh – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taqwallah menyampaikan harapan rakyat Aceh agar Proyek Strategis Nasional (PSN) di Aceh bisa tuntas dan fungsional sesuai termin waktu yang telah disepakati. Peryataan tersebut disampaikannya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2021 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2022, di Banda Aceh, Senin (5/4/2021). RKPA merupakan dokumen perencanaan Pemerintah Aceh untuk tahun 2022, dengan mengacu pada Dokumen RPJM Aceh Tahun 2017-2022, serta memperhatikan Prioritas Pembangunan Nasional.
RKPA Tahun 2022 mengangkat tema Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing Untuk Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif. Forum yang berlangsung di Ball Room Hermes Palace itu juga diikuti Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Dr. Ir. Muhammad Hudori , M.Si, Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi Dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Dr. Ir. Taufik Hanafi, MUP, perwakilan Menteri Perdagangan, perwakilan Menteri Pertanian dan perwakilan dari KPK. Sesuai dengan Perpres Nomor 58 Tahun 2017, terdapat tujuh PSN di Aceh. Taqwallah meminta agar Pemerintah Pusat memasukkan beberapa PSN baru untuk dimasukkan dalam RPJMN 2019-2024. Di antara yang diusulkan adalah KEK Barat-Selatan (BARSELA), Kawasan Strategis dan Khusus Dataran Tinggi Gayo-Alas, serta Terowongan Geurutee. Selain itu, ada 11 usulan Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota yang telah diusulkan secara online dalam SIPD.
Usulan-usulan itu adalah infrastruktur pendukung di luar KEK Lhokseumawe, dukungan percepatan pembangunan Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong, Banda Aceh Outer Ring Road (BORR) dan pengendalian banjir Aceh Singkil. Selanjutnya adalah pembangunan jalan Jantho-Keumala, pembangunan Spam Regional Lhokseumawe dan Aceh Utara, pembangunan Spam Regional Banda Aceh dan Aceh Besar, duplikasi jembatan Krueng Tamiang, pembangunan IPAL Kota Langsa, perbaikan geometrik Jalan Paro-Kulu dan Geureutee dan pengembangan Kawasan Prioritas Pariwisata Pulau Banyak. “Kiranya permohonan ini menjadi pertimbangan bagi masing-masing Kementerian/Lembaga terkait dalam pembahasan Musrenbang Nasional, sehingga dapat terealisasi pada Tahun Anggaran 2022,”pungkas Taqwallah.(@ndi/dir)
